Lebih lanjut, AP2 Indonesia meminta Kejagung menjadikan informasi yang disampaikan sebagai bahan klarifikasi dan pendalaman. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses hukum diharapkan dapat dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Fardin menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, khususnya nikel di Sulawesi Tenggara, seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Karena itu, segala bentuk dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun praktik korupsi harus ditangani secara transparan.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, AP2 Indonesia menyatakan akan terus menyampaikan aspirasi melalui langkah-langkah konstitusional kepada Kejaksaan Agung RI.
Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa desakan pemeriksaan terhadap Hery Asiku bukan merupakan bentuk penghakiman atau pernyataan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Desakan tersebut, menurut AP2, merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan kesetaraan di hadapan hukum.
“Kami tidak sedang meminta seseorang dinyatakan bersalah melalui opini publik. Kami meminta Kejaksaan Agung bekerja, memanggil, mengklarifikasi, dan memeriksa apabila terdapat dasar hukum serta bukti yang relevan. Jangan biarkan dugaan serius seperti ini menggantung tanpa kejelasan,” tutup Fardin Nage.
Hingga berita ini tayang redaksi sudah berupaya menghubungi Hery Asiku via pesan singkat WhatsApp namun masih ceklis satu.
Komentar