Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026) dan membahas sejumlah persoalan politik, termasuk polemik dokumen pendidikan Gibran yang belakangan menjadi sorotan.
Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran agar persoalan yang berkembang diselesaikan melalui jalur hukum.
Di sisi lain, isu pengunduran diri tersebut mencuat bersamaan dengan dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden.
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar penyerahan surat tersebut, belum ada penjelasan resmi dari Istana mengenai penerimaan surat, status pengunduran diri, maupun tindak lanjut secara konstitusional.
Jika pengunduran diri diproses, mekanisme pemberhentian dan pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Publik kini menunggu penjelasan resmi Presiden Prabowo Subianto dan pihak Istana untuk memastikan perkembangan status jabatan Gibran Rakabuming Raka.
