JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi progres satu tahun penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026, membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut.
“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dalam keterangannya usai rapat.
Mendagri menjelaskan bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan, dengan lebih dari 2,1 juta warga mengalami pengungsian. Kerusakan juga meliputi lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkap Mendagri.
Sejak awal penanganan, Presiden Prabowo memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun. Dukungan tersebut antara lain mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujar Mendagri.
