JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Pemecatan Irjen Ahrie Sonta Nasution dari institusi Polri belum menjadi akhir dari perkara etik yang dihadapinya. Perwira tinggi Polri tersebut memilih melawan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan mengajukan banding.
Keputusan Ahrie untuk menempuh upaya hukum internal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Menurut Johnny, Ahrie telah menyatakan keberatan terhadap hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemecatan setelah proses persidangan berlangsung hampir 11 jam.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Johnny.
Ia menjelaskan, pengajuan banding tersebut akan diproses melalui Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. Komisi nantinya akan memeriksa materi pembelaan yang diajukan Ahrie sebelum mengambil keputusan.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Target penyadapan disebut mencakup pejabat negara, politisi, insan media, organisasi kemasyarakatan, LSM hingga pengusaha dalam rentang 2025–2026.
Komentar