Ia menilai, apabila dugaan hubungan tersebut terbukti, penyidik perlu mengungkap pembagian peran masing-masing pihak, termasuk siapa yang menentukan kebijakan operasional, mengelola keuntungan, menyediakan pembiayaan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan.
AMINDO juga meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya hubungan antara keuntungan sektor pertambangan dengan pembiayaan politik dalam Pilkada Muna Barat 2024.
Purmadana menyoroti dugaan penggunaan modal yang bersumber dari aktivitas pertambangan untuk mendukung kepentingan politik, termasuk kemungkinan aliran dana dalam proses memperoleh dukungan partai politik menjelang kontestasi Pilkada.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan transaksi keuangan, kepemilikan saham, hubungan afiliasi perusahaan, serta sumber dan penggunaan dana yang berkaitan dengan aktivitas politik.
“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada perusahaan sebagai badan hukum, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali, mengambil keputusan strategis, atau menikmati keuntungan justru tidak pernah diperiksa. Semua harus dibuka berdasarkan bukti dan fakta hukum,” tegas Purmadana.
Atas dasar itu, AMINDO mendesak Kejagung untuk mengembangkan penyidikan dengan menelusuri seluruh hubungan korporasi yang relevan, termasuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan indikasi transaksi yang bersumber dari tindak pidana.
AMINDO turut meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku guna menganalisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan dugaan perkara tersebut.
Tidak hanya itu, penyidik juga didorong untuk mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara keuntungan perusahaan pertambangan dengan pembiayaan politik, termasuk dugaan penggunaan dana hasil tindak pidana untuk kepentingan pemenangan Pilkada Muna Barat 2024.
Purmadana menegaskan bahwa kedudukan seseorang sebagai pejabat publik tidak boleh menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum. Namun, seluruh pihak yang disebut dalam dugaan tersebut tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.
“Kami meminta Kejagung tidak menunda pendalaman terhadap setiap petunjuk yang relevan. Penegakan hukum harus berlaku setara, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan politik,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan dugaan kejahatan di sektor pertambangan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, sekaligus memperbesar risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.
“AMINDO akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan hukum. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dijadikan instrumen untuk memperkaya kelompok tertentu maupun membangun kekuatan politik. Penegakan hukum harus berjalan transparan, objektif, dan profesional demi kepastian hukum serta keadilan ekologis,” pungkas Purmadana.
Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi dari pihak terkait, namun redaksi terus berupaya menghubungi pihak-pihak namun belum ada kontak yang didapatkan.
