“Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran bersama: bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dibungkam oleh operasi informasi yang tertutup, dan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” tambah Romadhon.
“Negara harus hadir bukan hanya sebagai pemadam, tetapi juga sebagai penyelidik. Masyarakat berhak tahu siapa yang bermain di balik layar,” tegas Romadhon.
Ke depan, JAN mendorong tiga langkah. Pertama, penguatan koordinasi antara Komdigi, platform digital, dan aparat penegak hukum untuk menindak produksi dan distribusi hoaks secara sistematis. Kedua, kampanye literasi digital yang menyentuh kelompok rentan. Ketiga, transparansi penanganan kasus, agar publik dapat menilai bahwa proses hukum berjalan adil.
Yang disampaikan Kedubes Singapura, Dino Patti Djalal, dan Saiful Mujani bukan sekadar bantahan, melainkan pengingat bahwa ruang publik kita sedang diuji. Hoaks yang terkoordinasi bukan hanya merusak reputasi individu, tetapi juga melemahkan kepercayaan pada institusi dan proses demokrasi. Di titik itu, keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat konten dihapus, melainkan dari seberapa kuat masyarakat menolak diperdaya.
Komentar