JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Konsorsium Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) bersama Jaringan Nasional Hukum dan Lingkungan Hidup (JARNAS HUDLI) memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 26 Oktober 2026. Aksi tersebut ditujukan ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong pemeriksaan dan verifikasi atas dugaan persoalan perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas usaha PT Naked Press.
Koordinator aksi, Ahmad Yahya Tikori, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian penyampaian aspirasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh konsorsium. Hingga saat ini, pihaknya menilai belum ada titik terang terkait dugaan persoalan perpajakan yang mereka soroti.
Menurutnya, Bapenda DKI Jakarta perlu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menjelaskan, setelah menggelar sejumlah aksi dan menyampaikan berbagai temuan terkait aktivitas usaha PT Naked Press, pihaknya memandang perlu adanya tindak lanjut dari instansi yang berwenang agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Mahasiswa pascasarjana Universitas Pancasila itu menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan RGPI bersama JARNAS HUDLI bukan sekadar penyampaian aspirasi di jalanan, melainkan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawasi kepatuhan badan usaha terhadap peraturan yang berlaku.
Menurutnya, kewajiban perpajakan merupakan aspek penting dalam tata kelola perusahaan. Karena itu, setiap dugaan ketidakpatuhan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Senin kami bertandang ke Bapenda DKI Jakarta untuk mendorong dilakukannya pemeriksaan dan verifikasi terhadap kewajiban pajak PT Naked Press sesuai ketentuan. Kami memastikan bahwa dugaan yang telah kami sampaikan tidak berhenti sebagai informasi semata, tetapi mendapatkan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
Komentar