Romadhon menilai kritik itu wajar dan tidak perlu ditepis. “Kalau yang bicara adalah kawan sendiri, artinya persoalan ini sudah terasa sampai ke dalam. Tapi jangan berhenti di nama menteri. Yang perlu dibenahi adalah cara kuota dihitung dan cara distribusi diawasi,” katanya.
Ia juga menyoroti peran Pertamina yang kerap menjadi sasaran. “Pertamina itu menjalankan. Kalau kuotanya tidak cukup, bukan Pertamina yang salah. Kalau kapalnya terlambat, belum tentu juga salah mereka. Yang perlu dibenahi adalah kebijakan di atasnya,” tegas Romadhon.
Terkait perilaku konsumen, Romadhon memberikan catatan tanpa menggurui. “Ada dua hal yang bikin situasi makin sulit: menimbun, dan pindah ke Pertalite padahal masih sanggup beli yang nonsubsidi. Yang pertama melanggar aturan. Yang kedua melanggar keadilan. Subsidi ini bukan untuk semua orang,” ujarnya.
Romadhon menambahkan bahwa kejadian ini harus menjadi titik balik. “Jangan tunggu antrean lagi baru bergerak. Kuota harus dihitung dari kebutuhan nyata, bukan data lama. Stok di SPBU harus terbuka untuk publik. Dan harga harus dibuat tidak memberi insentif untuk pindah ke subsidi,” pungkasnya.
Komentar