Romadhon menambahkan bahwa mekanisme pembatasan tidak harus menggunakan desil selama tujuan utamanya adalah memastikan subsidi diterima kelompok yang berhak. “Yang terpenting adalah akurasi data dan keadilan. Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami mendukung pemerintah untuk memastikan data DTSEN valid sebelum kebijakan diterapkan,” ujarnya.
Roberth menegaskan bahwa mekanisme pembatasan nantinya tidak harus menggunakan desil selama tujuan utamanya tetap memastikan subsidi diterima kelompok masyarakat yang berhak. “Sehingga apakah itu kemudian desil, apakah itu kemudian ada mekanisme yang lain, selama semangatnya adalah bahwa masyarakat yang dianggap mampu itu diarahkan, diajak, diimbau untuk menggunakan BBM non-subsidi atau energi non-subsidi dan yang energi bersubsidi ini bisa diterima dengan tepat, Pertamina akan support,” pungkasnya.
Romadhon menutup dengan pesan bijak. “Kami mengapresiasi langkah Pertamina yang menunggu keputusan resmi pemerintah. Ini adalah bentuk kepatuhan pada regulasi dan menghindari kebijakan yang terburu-buru. Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian, sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan kebijakan dapat berjalan efektif untuk memastikan subsidi tepat sasaran.”
Gagas Nusantara mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi terkait pembatasan Pertalite. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.
Komentar