KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Kadir Karding, melantik 17 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra) di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sultra, Kamis (10/9/2026).
Pada rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Sulawesi Tenggara, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD HKTI Sultra periode 2026–2031.
Pelantikan tersebut ditandai dengan pembacaan sumpah/janji jabatan oleh para Ketua DPC HKTI kabupaten/kota, yang mayoritas merupakan bupati/walikota se-Sultra. Mereka dipercaya mengemban mandat organisasi sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di daerah masing-masing.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan selamat kepada para Ketua DPC yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan memperjuangkan kepentingan petani, mendukung ketahanan pangan daerah, serta memastikan sektor pertanian tetap menjadi salah satu fondasi pembangunan Sultra.
“Petani bukan hanya produsen pangan. Petani adalah penjaga kehidupan. Di tangan petanilah beras, jagung, serta berbagai komoditas perkebunan dan hortikultura dihasilkan. Di tangan petani pula ketahanan pangan daerah dapat kita perjuangkan,” ujarnya
Menurutnya, HKTI memiliki posisi strategis sebagai rumah besar petani Indonesia. Organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi petani, tetapi juga memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas, membangun jaringan, serta memperjuangkan kepentingan petani, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan produksi di lapangan.
Gubernur menyampaikan rasa gembiranya karena kepengurusan HKTI di kabupaten/kota kini dipimpin para kepala daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang untuk mendorong petani agar naik kelas.
“Petani itu bukan pekerja biasa, tetapi petani itu menjadi profesi atau menjadi pekerjaan yang mulia. Dan saya yakin dengan adanya para bupati, wakil bupati dan wali kota yang menjabat sebagai ketua DPC, tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan terlaksana,” katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan teknis yang dihadapi petani di kabupaten/kota dapat lebih mudah direspons dengan adanya kepala daerah yang juga menjadi bagian dari kepengurusan HKTI. Ia juga menilai keterbatasan di daerah dapat didukung melalui peran Sekjen DPN HKTI yang memiliki hubungan dengan Menteri Pertanian.
