JAMMA menilai skema ini akan memberikan dampak berganda. Pertama, pedagang mendapatkan kepastian pendapatan karena menjadi pemasok tetap institusi pemerintah. Kedua, rumah sakit mendapat pasokan ikan segar dengan harga terjangkau. Ketiga, koperasi dapat menjadi basis penguatan ekonomi komunitas di Kramat Jati.
“Kami apresiasi Pak Pramono. Beliau tidak hanya menertibkan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Ini yang selama ini kami harapkan dari pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil,” tegas Edi.
Selain wacana koperasi, Pemprov DKI juga memberikan keringanan bagi para pedagang yang baru menempati lokasi baru. Retribusi sebesar Rp180 ribu per bulan atau Rp6 ribu per hari dibebaskan selama enam bulan sebagai masa transisi . Pramono mengakui proses adaptasi di lokasi baru tidak mudah bagi pedagang, makanya kebijakan ini perlu untuk meringankan beban mereka.
Pramono juga meminta Dinas Kominfotik DKI Jakarta membantu sosialisasi keberadaan Lokbin Pasar Ikan Kramat Jati agar masyarakat luas mengetahui lokasi baru tersebut. Hingga kini, dari total 614 pedagang yang direlokasi, sebanyak 193 pedagang ikan ditempatkan di Lokbin Kramat Jati, sementara sisanya disebar di Pasar Kramat Jati Sektor 7, Lokbin Cililitan, dan pasar lainnya.
“Kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat. Karena itu kami beri gratis retribusi dan kami akan terus dampingi,” ujar Pramono.
JAMMA berharap rencana koperasi ini segera direalisasikan dan tidak sekadar wacana. Edi Homaidi juga mengingatkan agar pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan melibatkan para pedagang sebagai anggota aktif. “Kami akan mengawal agar koperasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Jangan sampai ada celah yang merugikan pedagang. Ini momentum kebangkitan ekonomi Kramat Jati,” pungkas Edi.
Komentar