Namun demikian, menurutnya, efektivitas perlindungan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum meratanya regulasi di tingkat daerah, terbatasnya kapasitas layanan perlindungan korban, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan anggaran.
“Penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas UPTD PPA, pembangunan sistem data terpadu, dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum menjadi langkah penting agar implementasi perlindungan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Dr. Isyana Kurniasari Konoras memandang persoalan tersebut dari perspektif kriminologi. Menurutnya, perilaku kekerasan merupakan hasil interaksi berbagai faktor sosial, budaya, pola pengasuhan, pengalaman hidup, hingga lemahnya kontrol sosial.
Karena itu, kebijakan pencegahan harus dirancang secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter, literasi masyarakat, ketahanan keluarga, dan sistem perlindungan berbasis komunitas.
Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai pengalaman dan praktik penanganan kasus di tingkat lokal turut memperkaya pembahasan serta menjadi masukan dalam memperkuat strategi perlindungan perempuan dan anak secara nasional.
Melalui forum ini, Kolaborasi Indonesia menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama erat antara keluarga, masyarakat, dan negara. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan bagi seluruh warga negara.
Komentar