Selain itu, Akril mendukung sikap profesional panitia yang tetap berpegang pada ketentuan teknis dan administratif tanpa membedakan latar belakang peserta atau pihak yang hadir dalam proses verifikasi.
“Prinsip yang harus dijaga adalah semua penyedia memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Profesionalisme panitia merupakan kunci menjaga integritas proses pengadaan,” lanjutnya.
Akril berharap komitmen transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan RS Bahteramas dapat menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah maupun instansi pelayanan publik lainnya di Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurutnya, digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun budaya pelayanan publik yang profesional, efektif, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.
