JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah, dengan 9 kasus tercatat dalam enam bulan pertama 2026, telah memicu gelombang keresahan publik yang mendalam. Fenomena “bupati pengganti” yang kembali terjerat korupsi di Langkat dan Kuantan Singingi menjadi bukti pahit bahwa pergantian individu semata tidak pernah cukup tanpa adanya pembenahan sistemik pada akar masalah: biaya politik yang selangit .
Tekanan publik kini mengarah pada partai politik koalisi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Di satu sisi, partai-partai seperti PKB dan Gerindra melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hormat pada putusan MK yang menegaskan pilkada tetap langsung. Namun di sisi lain, suara rakyat justru mempertanyakan, apakah penghormatan itu diikuti dengan langkah berani menekan biaya politik dan memperbaiki regulasi.
Analis politik dan aktivis sipil menilai koalisi sedang berada di ujung tanduk kredibilitas. Ketika DPR melalui Komisi II mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah hingga 20% dari PAD sebagai “obat” korupsi, publik dan pakar seperti Pukat UGM justru menyebutnya sebagai kekeliruan fatal. Mereka menilai, menaikkan gaji di hilir tanpa membenahi praktik “mahar politik” di hulu adalah bentuk pembiaran terhadap sistem yang korup.
“Kalau alasannya penghasilan kepala daerah saat ini tidak dapat menutup biaya politik yang sangat tinggi sehingga penghasilannya harus diperbaiki, maka itu tidak tepat. Itu harus kita lawan,” tegas Zaenur Rohman dari Pukat UGM .
Guru Besar UGM, Prof. Gabriel Lele, mengungkap biaya politik untuk mendapatkan satu kursi dukungan partai saja bisa mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, belum termasuk biaya kampanye dan politik uang lainnya. Logika sederhananya: jika biaya pencalonan begitu tinggi, kepala daerah akan mencari “investasi” kembali setelah terpilih, yang ujungnya adalah korupsi.
Komentar