Fungsi evaluasi terhadap kebijakan OJK mesti ditingkatkan. Jangan sampai supervisi hanya bersifat seremonial. Maraknya pinjaman daring ilegal dan penipuan investasi memerlukan pemantauan ekstra serta rekomendasi konkret kepada DPR. BS OJK perlu menguasai persoalan teknis supaya masukan yang diberikan membawa dampak riil bagi keselamatan konsumen.
“Kolaborasi erat antara DPR dan BS OJK menentukan mutu pengawasan. Kami percaya Kusfiardi mampu memperkuat sinergi tersebut demi ketahanan sistem keuangan nasional,” ujar Romadhon Jasn.
Komitmen mengawal kinerja BS OJK berjalan beriringan dengan harapan lembaga ini tumbuh profesional dan terbuka. Ke depan, kredibilitas pengawasan menjadi pilar utama pertumbuhan sektor keuangan berkelanjutan. Harmoni antara DPR, BS OJK, dan OJK adalah kunci menciptakan ekosistem yang sehat, adil, dan adaptif terhadap dinamika industri modern.
“Kami siap mendukung BS OJK dan menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan sektor keuangan Indonesia. Semoga ke depan, lembaga ini semakin berani dan tegas dalam menjalankan amanat rakyat,” pungkas Romadhon.
Komentar