Dasco menjelaskan bahwa percepatan pembahasan UU P2SK diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum setelah pembentukan Danantara. “DPR menilai perlu adanya harmonisasi aturan melalui skema omnibus law yang mencakup sejumlah regulasi penting,” ujarnya .
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, tersenyum menanggapi heboh para ekonom. “Wah, para ekonom ini serius amat ya. Padahal rakyat kecil mah senang, Pak. Yang penting sekarang pinjol ilegal dan judi online ada yang ngejar,” terangnya kepada wartawan, Jumat (5/6).
“Biar para ekonom debat soal independensi BI, yang jelas ibu rumah tangga sekarang punya perlindungan hukum kalau ditagih debt collector nakal. Itu yang rakyat rasakan langsung,” tambahnya.
Romadhon juga menyoroti manfaat UU ini bagi industri kripto. “Dulu masyarakat takut investasi kripto karena gelap. Sekarang ada bursa resmi, ada payung hukumnya. Ini kemajuan, bukan kemunduran,” ujarnya.
Romadhon mengajak masyarakat tidak usah pusing dengan istilah-istilah ekonomi yang rumit. “Yang penting dompet aman, pinjol ilegal lari ketakutan, kripto jelas aturannya. Pak Dasco dan DPR sudah bekerja baik. Rakyat senang, saya juga senang. Makan bakso jadi lahap,” pungkasnya dengan optimis.
Komentar