Sampai saat ini, belum terlihat langkah evaluasi terbuka dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap dampak lalu lintas maupun gangguan ekonomi yang dikeluhkan masyarakat di sekitar proyek.
Sejumlah daerah lain menunjukkan pendekatan pengawasan lapangan yang lebih aktif terhadap proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat. Di Jawa Barat, misalnya, Dedi Mulyadi beberapa kali turun langsung mengevaluasi pekerjaan infrastruktur yang dinilai mengganggu fasilitas publik dan aktivitas warga. Pendekatan semacam ini dinilai penting untuk memastikan proyek strategis tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sehari-hari.
Ketua Forum JagaJakarta, Romdon, menilai proyek strategis berskala besar seharusnya dijalankan dengan pengawasan lapangan yang lebih ketat dan transparan.
“Pembangunan infrastruktur penting untuk masa depan Jakarta. Namun pelaksanaannya juga harus memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan warga memperoleh kepastian informasi secara terbuka,” ujar Romdon kepada awak media, Selasa (20/5/2026) di Jakarta.
Menurutnya, terdapat tiga langkah yang dapat segera dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi selama proyek berlangsung.
Pertama, menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh titik galian aktif serta mengumumkan hasil evaluasi kepada publik.
Kedua, meminta kontraktor pelaksana memasang papan target mingguan di setiap lokasi pekerjaan agar masyarakat mengetahui progres dan estimasi penyelesaian.
Ketiga, membentuk posko pengaduan terintegrasi dengan layanan darurat 112 untuk menerima laporan masyarakat terkait akses jalan, keselamatan, dan gangguan aktivitas usaha.
Keterbukaan informasi dinilai menjadi faktor penting untuk mengurangi keresahan warga selama proyek berlangsung. Di tengah ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global, pembangunan infrastruktur modern dinilai tidak boleh mengabaikan ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Bagi warga yang setiap hari terjebak antrean di sekitar proyek, kepastian informasi dan pengawasan lapangan kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar janji administratif.
Komentar