JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menjadi momentum krusial dalam menata ulang tata kelola penempatan tenaga kerja di luar negeri. Langkah cepat Menteri P2MI, Mukhtarudin, yang bergerak agresif menerjemahkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan penempatan pekerja terampil serta meningkatkan kualitas perlindungan dari hulu ke hilir, patut mendapatkan apresiasi luas.
Dukungan publik mengalir seiring dengan komitmen kementerian dalam melindungi pekerja migran, mulai dari fase calon pekerja, masa penempatan di luar negeri, hingga kembali ke tanah air. Data pencegahan 1.353 keberangkatan ilegal di perbatasan serta pemblokiran lebih dari 4.000 konten penipuan lowongan kerja digital sepanjang awal tahun 2026 menjadi bukti nyata ketegasan pemerintah dalam mempersempit ruang gerak sindikat nonprosedural di sektor luar.
Meski mendukung penuh komitmen menteri, Jaringan Nusantara Peduli Migran (JNPM) mengingatkan agar antusiasme pemberantasan calo di pintu keluar bandara dan pelabuhan tidak membuat pemerintah lengah terhadap celah kerawanan di tingkat hulu. Ketahanan proteksi yang sesungguhnya justru berada pada kesiapan sosial dan literasi masyarakat di wilayah kantong asal pekerja.
Ketua JNPM, Romadhon Jasn, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/5/2026), menggarisbawahi bahwa kewajiban pemanfaatan sistem elektronik seperti kartu E-PMI dan sistem pelacakan digital SiskoP2MI berpotensi memicu blunder baru jika tidak diiringi dengan mitigasi yang matang di tingkat akar rumput.
”Komitmen Menteri Mukhtarudin untuk mengawal perlindungan menyeluruh sesuai arahan Presiden Prabowo sudah sangat tepat dan kita dukung penuh. Namun, kementerian harus waspada karena sistem digital ini justru berpotensi menjadi ladang calo baru jika warga di pelosok desa dibiarkan gagap teknologi tanpa pendampingan,” ujar Romadhon.
Komentar