Menurut JNPM, kewajiban penggunaan aplikasi digital yang rumit bagi masyarakat atau warga desa terpencil yang minim akses internet justru memicu ketergantungan baru. Kondisi inilah yang rawan dimanfaatkan oleh para calo lokal untuk menawarkan jasa pengurusan administrasi digital dengan tarif ilegal, sehingga esensi memotong rantai sindikat justru berbalik arah.
Oleh karena itu, JNPM mendorong agar proyek percontohan (pilot project) Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) berbasis kolaborasi anggaran yang akan diluncurkan di Jember pekan depan tidak hanya berfokus pada pelatihan profesi menengah dan tinggi (medium and high skill). Pusat pelatihan tersebut harus dijadikan pusat literasi digital bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Langkah edukasi teknologi di tingkat daerah ini harus dikawinkan secara ketat dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI yang telah dirilis sejak Maret lalu. Sinkronisasi dari bawah ini penting agar prinsip bebas biaya (zero cost) bagi penempatan sektor formal dapat berjalan transparan melalui sistem pertukaran data yang bersih dari manipulasi pihak ketiga.
”Kita ingin niat baik pemerintah yang ingin memanusiakan pekerja migran ini tidak dihambat oleh birokrasi digital yang kaku di lapangan. Digitalisasi itu sebuah keharusan untuk mengelola remitansi Rp 288 triliun, tetapi jangan sampai sistem elektronik ini memicu jarak baru yang memisahkan negara dengan rakyatnya di pelosok desa,” pungkas Romadhon.
Komentar