KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra, Rabu (6/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak langsung terhadap terhambatnya pembangunan daerah serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, menurutnya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Gubernur berharap rapat koordinasi tersebut mampu menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta melahirkan langkah konkret dalam mencegah praktik korupsi. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan memberikan solusi untuk perbaikan tata kelola dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
Komentar