Raha, NusantaraVoice.com — Dugaan persoalan serius dalam tata kelola RSUD dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes kembali mencuat. Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha turun ke jalan, menekan DPRD Kabupaten Muna agar tidak tinggal diam menghadapi dugaan maladministrasi yang dinilai telah berlangsung lama, Kamis, (23/4/2026)
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, massa bergerak sejak pukul 09.00 WITA dari simpang lampu merah menuju Kantor DPRD Muna. Aksi berlangsung tertib, namun membawa tuntutan keras atas kondisi rumah sakit rujukan utama daerah yang dinilai menyisakan banyak persoalan mendasar.
Dalam orasinya, Formatur/Ketua Umum HMI Cabang Raha, L.M. Idul Rahim, menyebut persoalan di RSUD Muna bukan lagi sekadar kekurangan teknis, melainkan indikasi lemahnya tata kelola yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Ini bukan masalah kecil. Dugaan pengadaan alat kesehatan yang tidak transparan dan tidak mempertimbangkan kesiapan tenaga medis menunjukkan adanya persoalan serius dalam manajemen. Sementara di sisi lain, pelayanan pasien belum maksimal,” ujar Idul.
Sorotan paling tajam diarahkan pada tunggakan insentif tenaga kesehatan dan dokter. Berdasarkan hasil investigasi internal HMI, pembayaran insentif disebut tidak dilakukan sejak Mei 2025 hingga April 2026.
“Artinya ada tunggakan selama 12 bulan. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan, tetapi hak mereka justru terabaikan. Ini patut diduga sebagai bentuk maladministrasi,” tegasnya.
Komentar