Salah satu peserta, Yuri Hioki, menyatakan bahwa perubahan konstitusi berpotensi menyeret Jepang ke dalam konflik yang tidak diinginkan. “Konstitusi ini memungkinkan kita tetap berada di luar perang. Jika itu berubah, sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi mendorong revisi konstitusi dengan alasan memperkuat pertahanan nasional di tengah ancaman regional seperti Korea Utara dan meningkatnya pengaruh China.
Langkah ini juga didorong oleh kemenangan besar Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilu terbaru, yang memberi mereka kekuatan politik untuk mengusulkan amendemen konstitusi. Namun, proses tersebut tetap menghadapi tantangan besar, termasuk persyaratan mayoritas dua pertiga parlemen dan referendum nasional.
Pengamat politik dari Sophia University, Koichi Nakano, menilai konflik global, termasuk perang di Iran, telah meningkatkan kesadaran generasi muda Jepang terhadap pentingnya mempertahankan Pasal 9 sebagai “benteng terakhir melawan perang”.
Meski dukungan terhadap revisi konstitusi sempat meningkat dalam beberapa tahun terakhir, situasi geopolitik terkini justru berpotensi mengubah opini publik. Banyak warga khawatir bahwa perubahan tersebut akan meningkatkan risiko Jepang terlibat dalam konflik luar negeri.
Bagi para demonstran, perjuangan ini bukan sekadar isu politik, tetapi juga tentang masa depan negara. “Dulu saya pikir politik hanya untuk orang tua, tapi sekarang saya sadar ini tentang masa depan kami,” kata Hashimoto.
Gelombang protes ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang konstitusi Jepang masih jauh dari selesai, dengan generasi muda kini berada di garis depan dalam mempertahankan identitas damai negara mereka.
Komentar