JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Jaringan Nusantara Peduli Migran (JNPM) mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk segera melakukan audit kinerja dan evaluasi standar operasional di negara penempatan. Langkah ini merespons viralnya video oknum staf KBRI Kuala Lumpur, Riki Sapari, yang dinilai emosional dan tidak profesional saat menghadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Insiden tersebut memicu kritik keras dari mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, yang menyayangkan sikap represif petugas terhadap warga negara. JNPM memandang ketegangan di ruang digital ini sebagai “alarm darurat” bagi kredibilitas diplomasi perlindungan Indonesia yang seharusnya mengedepankan sisi kemanusiaan, bukan konfrontasi.
Video yang beredar luas menunjukkan kekesalan petugas terhadap seorang PMI mantan narapidana yang dianggap tidak kooperatif dalam pendataan dokumen. Meski tekanan kerja di Malaysia diakui sangat ekstrem, JNPM menilai tindakan petugas negara yang mengumbar kemarahan secara terbuka mencederai citra institusi di mata publik internasional.
Koordinator JNPM, Romadhon Jasn, menegaskan bahwa transformasi martabat pekerja migran tidak boleh tercederai oleh pola komunikasi yang arogan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tergerus jika petugas lapangan justru menjadi sumber intimidasi bagi warga yang seharusnya mereka lindungi.
Romadhon menekankan bahwa visi besar Menteri P2MI, Mukhtarudin, untuk memuliakan “Pahlawan Devisa” kini sedang diuji secara nyata di level teknis. Dibutuhkan personel yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki ketahanan psikologis tinggi guna menangani kasus-kasus PMI yang seringkali sangat kompleks.
