“Kritik terbuka Benny Rhamdani harus dijadikan momentum emas untuk melakukan pembersihan internal. Standar layanan di wilayah dengan konsentrasi masalah PMI tinggi, seperti Malaysia, wajib diperketat demi menjaga integritas diplomasi nasional,” ujar Romadhon dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (6/4).
Lebih lanjut, JNPM mendorong adanya evaluasi psikologis berkala bagi staf teknis yang bertugas di garda terdepan penempatan. Langkah preventif ini penting untuk memutus potensi gesekan emosional yang berisiko merugikan nama baik negara serta memicu narasi negatif yang mendiskreditkan kinerja pemerintah pusat.
Romadhon juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus PMI, termasuk bagi mereka yang memiliki catatan kriminal. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang hukumnya, wajib mendapatkan perlakuan yang humanis sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia dan marwah kemanusiaan.
JNPM mensinyalir adanya beban kerja luar biasa di perwakilan luar negeri yang jika tidak dikelola dengan pengawasan ketat, akan berubah menjadi tindakan kurang pantas terhadap warga. Praktik pengabaian etika pelayanan ini harus dihentikan agar tidak menjadi preseden buruk bagi tata kelola migrasi Indonesia di masa depan.
Sebagai penutup, JNPM meminta kementerian untuk melakukan pembinaan mendalam dan tidak sekadar memberikan pembelaan administratif. Sinergi antara pemerintah dan pengawasan publik adalah harga mati guna menjamin keselamatan serta kehormatan setiap warga negara Indonesia yang mengadu nasib di mancanegara.
