Tragedi jatuhnya pesawat ATR beberapa waktu lalu masih meninggalkan luka mendalam sekaligus menjadi pengingat tingginya risiko pekerjaan di garda depan. Aktivis mendesak audit menyeluruh terhadap standar keamanan peralatan negara agar tidak ada lagi nyawa yang melayang demi mengejar target statistik pengawasan. Keselamatan manusia harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam menjalankan misi maritim Nusantara, karena hilangnya personil adalah kerugian tak ternilai. “Keamanan pengawas adalah cermin harga diri bangsa di perairan internasional.”
Menjelang Ocean Impact Summit 2026 di Bali, pemerintah terus mempromosikan perluasan kawasan konservasi hingga 30,7 juta hektare sebagai kontribusi pada mitigasi perubahan iklim global. Namun, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menyoroti potensi penggusuran ruang hidup nelayan tradisional atas nama kawasan lindung atau investasi pariwisata. Jika koordinasi antar-lembaga urung dibenahi, ambisi menarik modal triliunan rupiah di sektor kelautan bisa layu sebelum sempat berkembang secara inklusif.
Selain persoalan regulasi, transparansi distribusi bantuan alat tangkap ramah lingkungan tetap menjadi catatan merah bagi para pengkritik kebijakan. Banyak warga mengeluhkan bantuan yang datang seringkali tidak sesuai dengan karakteristik perairan setempat, sehingga peralatan tersebut hanya menumpuk tak terpakai di gudang-gudang desa. Dalam catatan pembangunannya, sinkronisasi data kebutuhan adalah syarat mutlak keadilan distribusi anggaran. “Aturan yang tumpang tindih adalah racun bagi investasi dan ketenangan nelayan,” tutur Romadhon.
Di pasar modal, performa emiten sektor perikanan seperti PT Era Mandiricemerlang Tbk (IKAN) yang terkoreksi hari ini mencerminkan sikap hati-hati investor terhadap fluktuasi biaya logistik global. Meskipun peluang ekspor ke China dan Amerika Serikat tetap terbuka lebar, ketidakpastian pasokan bahan baku domestik akibat perubahan pola migrasi biota laut tetap menjadi risiko bisnis utama. KKP dituntut mampu memberikan jaminan stabilitas stok melalui pengelolaan wilayah yang berkelanjutan agar industri pengolahan nasional tetap kompetitif di kancah internasional.
Seluruh kebijakan besar KKP tahun 2026 hanya akan dinilai berhasil jika mampu menjawab tantangan kesejahteraan rakyat di pesisir. Prestasi administratif seperti opini dari Ombudsman memang penting untuk tata kelola, tetapi rasa keadilan sosial adalah indikator utama yang tidak bisa dimanipulasi oleh laporan tahunan. “Laut adalah masa depan, namun keadilan nelayan adalah hari ini dan seterusnya, ” pungkas Romadhon.
