Menanggapi dukungan politik dari legislatif, Romadhon Jasn mengingatkan bahwa integrasi ini harus dibarengi dengan transparansi yang jauh lebih ketat. “Jangan sampai diksi ‘integrasi’ ini dipakai untuk membenarkan penggabungan anak-anak perusahaan yang tidak sehat secara finansial demi menyelamatkan muka manajemen, padahal secara fungsi mereka sudah mati suri,” tegasnya.
Pertamina optimistis bahwa transformasi ini akan menciptakan efek domino positif bagi fundamental ekonomi nasional. Penyatuan komando hilir dipandang sebagai “benteng” baru yang mencegah kebocoran anggaran serta memastikan setiap tetes bahan bakar terdistribusi secara adil. Fokus perusahaan kini bergeser dari sekadar pencapaian laba administratif menuju penyediaan layanan energi yang andal dan terjangkau bagi seluruh rakyat.
Romadhon Jasn menambahkan bahwa efisiensi biaya yang dihasilkan harus menjadi modal bagi investasi teknologi energi bersih di masa depan. Ia menekankan bahwa kedaulatan energi memerlukan peta jalan jangka panjang yang jelas. “Jika integrasi ini benar-benar serius, Pertamina harus berani menunjukkan peta jalan pengurangan ketergantungan impor secara bertahap, bukan sekadar mengubah struktur organisasi di atas kertas,” tambahnya.
Ke depan, langkah integrasi ini diharapkan mampu memulihkan citra Pertamina sebagai institusi yang lincah dan kompetitif di level global. Dengan dukungan penuh pemerintah, perusahaan menargetkan penguatan cadangan energi nasional yang lebih tangguh guna menghadapi dinamika pasar global. Transformasi ini menjadi ujian nyata bagi manajemen untuk membuktikan bahwa perampingan struktur mampu menghasilkan kinerja yang jauh lebih produktif dan bersih.
Sebagai catatan akhir, Romadhon Jasn menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini akan diuji oleh kestabilan di akar rumput. “Ujian aslinya bukan di ruang rapat DPR, tapi di ujung nozel SPBU dari Aceh sampai Papua. Jika antrean tetap panjang, berarti integrasi ini hanyalah sekadar mengganti papan nama perusahaan tanpa mengubah isi kepalanya,” pungkasnya.
