Di titik inilah perbedaan antara kebijakan sosial sebagai investasi dan kebijakan sosial yang mengikuti siklus politik menjadi nyata. Yang pertama menuntut kesabaran kebijakan; yang kedua mengejar kepuasan instan.
Dari sisi fiskal, tantangannya juga tidak kecil. APBN 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 3.842 triliun. Jika MBG menyerap hingga Rp 400 triliun per tahun, porsinya mendekati 10 persen total belanja negara. Pemerintah memang melakukan efisiensi belanja non-prioritas untuk membuka ruang fiskal awal, tetapi itu bersifat sementara. Realisasi anggaran triwulan I 2026 saja telah mencapai Rp 60 triliun, menunjukkan akselerasi belanja yang cepat.
Masalah utamanya adalah MBG merupakan komitmen permanen. Dengan rasio pajak Indonesia yang masih berkisar sekitar 10 persen PDB relatif rendah dibanding negara-negara dengan program sosial besar ruang pembiayaan tambahan sangat terbatas. Tanpa reformasi penerimaan negara, pembiayaan jangka menengah hampir pasti bertumpu pada utang.
Sinyal kehati-hatian pasar mulai terlihat ketika Moody’s menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif bukan semata karena satu program, melainkan karena akumulasi komitmen belanja permanen di ruang fiskal yang makin sempit. Persepsi risiko ini penting karena pada akhirnya memengaruhi biaya pinjaman pemerintah dan mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif lainnya.
Ada pula risiko inflasi pangan. Lonjakan permintaan nasional, jika tidak diimbangi peningkatan suplai domestik, dapat mendorong harga naik. Dalam skenario ini, kelompok miskin non-penerima justru bisa terdampak negatif sebuah paradoks sosial yang kerap luput dari perhitungan awal.
Pertanyaan tentang MBG bukan soal pro atau kontra, melainkan soal desain kebijakan. Jika pemerintah ingin menjadikannya investasi anak bangsa yang kredibel, beberapa prasyarat harus dipenuhi. Pertama, indikator keberhasilan harus berbasis outcome: penurunan stunting, perbaikan status gizi, dan peningkatan kehadiran sekolah bukan sekadar jumlah penerima. Kedua, kualitas layanan harus didahulukan dari ekspansi cepat: standar gizi, sertifikasi dapur, pengawasan higienitas, dan audit independen harus menjadi fondasi. Ketiga, integrasi lintas sektor menjadi kunci MBG harus terhubung dengan reformasi pertanian, penguatan UMKM pangan lokal, serta layanan kesehatan primer. Keempat dan ini yang paling politis keberlanjutan fiskal harus dijaga melalui strategi pembiayaan jangka menengah yang jelas, termasuk reformasi perpajakan.
Pada akhirnya, kebijakan publik selalu tentang pilihan. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara membawa konsekuensi antar-generasi. Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi lompatan besar dalam pembangunan modal manusia, tetapi hanya jika ia dirancang sebagai investasi bukan sekadar ekspansi belanja sosial. Investasi menuntut disiplin: standar yang jelas, institusi yang kuat, pengawasan yang ketat, serta keberanian politik untuk memastikan pembiayaannya berkelanjutan.
Jika tidak, MBG berisiko terjebak dalam paradoks klasik negara berkembang: program sosial yang besar, niat yang baik, tetapi dampak struktural yang terbatas. Dalam skenario ini, manfaat jangka pendek dinikmati hari ini, sementara tagihan fiskalnya diwariskan ke generasi berikutnya.
Di sinilah kualitas kepemimpinan fiskal diuji. Bukan pada kemampuan meluncurkan program besar, melainkan pada konsistensi menjaga agar program tersebut tetap berada di jalur pembangunan jangka panjang. Popularitas adalah variabel politik; keberlanjutan adalah variabel ekonomi. Keduanya jarang sejalan, dan di situlah seni kebijakan publik berada.
Makan Bergizi Gratis bisa menjadi investasi anak bangsa atau berubah menjadi beban negara. Perbedaannya tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan desain, kekuatan tata kelola, dan keberanian menjaga disiplin fiskal. Dalam ekonomi publik, yang paling mahal bukanlah program besar. Yang paling mahal adalah program besar yang kehilangan arah karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, melainkan masa depan generasi berikutnya.
