Selain isu kampung haji, Presiden Prabowo juga membahas penguatan ekonomi umat melalui pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Pemerintah berkomitmen mendorong pengelolaan dana umat yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
“Dana umat harus dikelola secara modern dan akuntabel. Dengan sentuhan manajemen profesional, efisiensi dan efektivitasnya akan meningkat, dan manfaatnya kembali kepada umat,” ujar Nasaruddin.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Diskusi berlangsung dinamis, dengan berbagai gagasan strategis terkait peran pesantren, ulama, dan ormas Islam dalam menjaga persatuan bangsa.
“Presiden sangat terbuka dan menikmati dialog bersama para kiai, ulama, dan pimpinan pondok pesantren. Ini menunjukkan komitmen beliau untuk terus merawat kebersamaan dan persatuan nasional,” tutup Menteri Agama.
Pertemuan ini menegaskan posisi ulama dan pesantren sebagai mitra strategis negara, sekaligus memperlihatkan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yang menempatkan diplomasi keumatan dan persatuan nasional sebagai fondasi pembangunan Indonesia ke depan.
