Ia juga menyampaikan bahwa ke depan masih terdapat rencana lanjutan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Muna. Oleh karena itu, pengawasan dari masyarakat dan pemuda dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih baik.
“Apapun rekomendasi dari diskusi ini tentu menjadi catatan bagi kami dan akan ditinjau lebih lanjut. Ke depan memang ada program lanjutan, salah satunya di wilayah Maperaha. Namun kami juga memiliki keterbatasan anggaran, sehingga harus sangat hati-hati dan detail,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator SIDALI Sultra, Ahmad Yahya Tikori, menegaskan bahwa proyek pengaman pantai merupakan infrastruktur vital yang berfungsi melindungi masyarakat dari abrasi dan ancaman bencana pesisir.
“Proyek pengaman pantai bukan proyek biasa. Segala bentuk kelalaian, pembiaran, atau penyimpangan dalam pelaksanaannya merupakan bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat dan tanggung jawab negara,” tegas pria yang akrab disapa Bung AYT.
Selain mendesak Ditjen SDA, SIDALI Sultra juga meminta Kejaksaan Agung RI untuk menindaklanjuti laporan dan informasi yang telah disampaikan melalui mekanisme penegakan hukum, termasuk melakukan penelusuran awal terhadap dugaan potensi kerugian keuangan negara apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan fisik dan spesifikasi kontrak.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini secara terbuka. Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan langkah lanjutan apabila rekomendasi yang telah disampaikan tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait,” tutupnya.
Komentar