JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Di panggung Olimpiade, Nurul Akmal adalah raksasa yang memikul harga diri 280 juta rakyat Indonesia. Namun, di hadapan birokrasi, ia hanyalah sebuah “angka administrasi” yang diselesaikan dengan kontrak PPPK paruh waktu. Ini adalah kegagalan nalar pemerintah dalam memahami arti prestasi. Negara sedang mempertontonkan kemiskinan etika dengan memberikan sisa-sisa anggaran kepada mereka yang telah memberikan seluruh hidupnya.
Kekecewaan yang diungkapkan Nurul bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan tamparan bagi sistem yang tidak memiliki rasa malu. “Alhamdulillah, tapi kayak nggak adil,” ucapnya pelan namun bergetar. Kalimat itu adalah sebuah dakwaan terhadap negara yang gemar memanen medali tapi enggan merawat petaninya. Ada paradoks yang memuakkan ketika seorang pahlawan olahraga dipaksa mengantre di kolom “part-time” seolah-olah pengabdiannya hanya musiman.
Pemerintah Aceh dan pusat terjebak dalam teknokrasi yang buta warna terhadap heroisme. Mereka menggunakan dalih “penertiban” dan “regulasi” untuk menutupi ketidakmampuan memperjuangkan nasib atlet. Padahal, bagi seorang lifter kelas dunia, tidak ada yang namanya latihan paruh waktu. Setiap tetes keringat adalah komitmen penuh, sementara negara justru membalasnya dengan setengah hati.
Romdon, pemuda Nusantara yang peduli pada keadilan olahraga, bersuara lantang: “Bagaimana mungkin pemerintah Aceh tidak merasa malu? Saat Nurul memecahkan rekor nasional di PON, kalian berebut naik panggung untuk sekadar numpang tenar. “Namun saat ia butuh kepastian masa depan, kalian menyodorkan status paruh waktu. Ini bukan sekadar urusan gaji, ini adalah penghinaan terhadap simbol patriotisme Aceh!” Tegasnya kepada awak media, Sabtu (31/1).
Secara faktual, Nurul telah memberikan segalanya: tiga emas PON berturut-turut dan dua kali tampil di Olimpiade. Namun, kebijakan kepegawaian yang ia terima justru mencerminkan pengkerdilan nilai manusia. Kita sedang menyaksikan sebuah ironi di mana besi yang diangkat Nurul jauh lebih berharga di mata dunia daripada status yang diberikan oleh bangsanya sendiri. Olahraga di Aceh hari ini tak lebih dari sekadar alat konsumsi politik.
Komentar