JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Ikatan Pemuda dan Pelajar Muna (IPPM) Indonesia kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan bukti dan meminta penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam proyek Pengaman Pantai Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra). Selain ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap Detail Engineering Design (DED), IPPM juga mengungkap indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dalam operasional proyek oleh PT Pinar Jaya Perkasa.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) IPPM, Muhamad Ramadan Sawal mengatakan, pihaknya melengkapi laporan sebelumnya dengan dokumen hasil investigasi lapangan yang menunjukkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan adanya relasi kepentingan yang patut didalami. IPPM meminta KPK memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk oknum anggota DPR RI Dapil Sultra berinisial RB, Kepala Satker BWS Wilayah IV Kendari berinisial MA, serta Direktur PT Pinar Jaya Perkasa berinisial M.
“Kami serahkan data dan temuan terbaru agar bisa ditelaah secara hukum. Harapan kami proses berjalan profesional dan transparan,” ujarnya singkat saat penyerahan dokumen.
Dalam berkas yang diserahkan terdapat data lapangan, rekaman, dan dokumen pendukung lain yang menurut IPPM relevan untuk menelisik alur anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta dugaan penggunaan BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan. IPPM mendesak KPK menindaklanjuti jika ditemukan bukti yang cukup untuk penyelidikan lebih lanjut.
Komentar