Departemen Keamanan Dalam Negeri menolak tudingan tersebut dan menilai langkah pemakzulan sebagai manuver politik. Seorang juru bicara menyebut Partai Demokrat mengabaikan meningkatnya ancaman terhadap petugas ICE, yang diklaim menghadapi lonjakan serangan dalam beberapa bulan terakhir.
Pemerintah menegaskan kebijakan penegakan imigrasi yang agresif diperlukan demi menjaga keamanan nasional.
Meski kritik terhadap Kristi Noem menguat, pimpinan Partai Demokrat di DPR belum menyatakan dukungan resmi terhadap upaya pemakzulan. Dengan mayoritas DPR berada di tangan Partai Republik, peluang lolosnya pemakzulan dinilai tipis.
Sebagian Demokrat mendorong strategi alternatif, seperti menggunakan pembahasan anggaran federal untuk membatasi kewenangan dan pendanaan ICE.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyebut Noem tidak layak menjabat, namun mempertanyakan efektivitas pemakzulan sebagai jalan politik.
Langkah ini mengingatkan pada pemakzulan Menteri Keamanan Dalam Negeri era Presiden Joe Biden, Alejandro Mayorkas, pada 2024. Meski DPR meloloskan dakwaan, Senat kemudian menolaknya karena dianggap bermotif politik dan tidak memenuhi standar pelanggaran berat.
Dalam sistem politik AS, pemakzulan memerlukan persetujuan DPR dan vonis dua pertiga Senat untuk memberhentikan seorang pejabat. Dengan konfigurasi politik saat ini, proses terhadap Kristi Noem diperkirakan akan menghadapi jalan terjal.
Namun, kasus Minneapolis telah menjadi simbol baru perdebatan nasional tentang batas kewenangan aparat imigrasi federal dan akuntabilitas kekuasaan negara terhadap warga sipil.
Komentar