Menurut Wanda, ketidakjelasan narasi justru berisiko memunculkan kesan keliru seolah bantuan kemanusiaan ditolak, padahal yang diatur adalah mekanismenya. Ia menilai penyaluran melalui NGO seperti Muhammadiyah justru memperkuat prinsip kedaulatan sekaligus menjamin bantuan tepat sasaran.
Di lapangan, banjir di Sumatera Utara telah menyebabkan ribuan warga mengungsi dan mengalami kekurangan logistik dasar. Bantuan pangan menjadi kebutuhan mendesak di tengah proses pemulihan infrastruktur yang masih berlangsung. Kehadiran bantuan 30 ton beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak.
Wanda menilai kasus ini bisa menjadi rujukan kebijakan ke depan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki pedoman komunikasi yang lebih jelas terkait bantuan internasional. “Bencana tidak menunggu kesempurnaan birokrasi. Yang dibutuhkan adalah koordinasi, keterbukaan, dan kepercayaan kepada lembaga kemanusiaan yang kredibel,” katanya.
Ia juga mengimbau media dan influencer untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi bantuan asing agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, verifikasi dan konteks menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah situasi krisis.
Di tengah duka bencana, penyaluran bantuan UEA melalui Muhammadiyah menjadi pengingat bahwa solidaritas global bisa berjalan seiring dengan kedaulatan nasional, selama dikelola dengan bijak dan transparan. Bagi para korban banjir, yang terpenting bukan asal bantuan, melainkan kehadiran nyata dan tepat waktu.
