Organisasi yang kerap mengawal berbagai persoalan hukum ini juga menyoroti pentingnya kepastian status hukum bagi para pejabat publik yang namanya terseret dalam kasus tersebut. AMPUH menilai kejelasan status hukum menjadi kebutuhan mendasar masyarakat untuk menjaga marwah institusi negara dan mencegah timbulnya spekulasi yang meresahkan.
Oki Irawan menambahkan bahwa AMPUH akan terus mengawal perkembangan kasus ini melalui berbagai langkah konstitusional. “Kami tidak akan berhenti sampai ada kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Jawa Timur,” ujarnya, menegaskan komitmen organisasinya dalam mengawal kasus ini hingga tuntas.
Ke depan, AMPUH berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga menuntaskan proses peradilan hingga eksekusi putusan. Tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi, termasuk pencopotan jabatan bagi mereka yang telah berstatus tersangka, dinilai penting untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara.
Apresiasi AMPUH ini sekaligus menjadi sinyal bahwa publik terus mencermati setiap langkah penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim. Dukungan terhadap proses hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat mendorong pemberantasan korupsi yang lebih efektif di masa mendatang.
Komentar