Romadhon menambahkan, ruang publik seperti bioskop bisa menjadi sarana kreatif untuk memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat. “Di era banjir informasi, pemerintah harus mencari cara yang bisa menjangkau semua kalangan. Menurut saya, ini cara yang tidak hanya komunikatif, tapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya keterbukaan,” jelas Romadhon.
Dalam konteks ini, penayangan video capaian pemerintahan juga dapat dipandang sebagai upaya edukasi politik. Publik tidak lagi hanya disuguhi angka atau laporan kaku, tetapi visualisasi yang lebih mudah dipahami. Dengan begitu, kontrol sosial bisa berjalan dengan lebih kuat.
Romadhon menegaskan, masyarakat perlu melihat langkah ini secara objektif. “Kalau ada penyalahgunaan, tentu publik punya hak untuk menegur. Tapi kalau isinya positif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ini patut diapresiasi. Presiden Prabowo sedang membangun tradisi akuntabilitas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi sehat hanya bisa tumbuh bila ada kepercayaan timbal balik. “Pemerintah membuka diri, masyarakat mengawasi, lalu keduanya saling mendukung untuk tujuan bersama: pembangunan bangsa. Inilah inti dari demokrasi partisipatif yang sedang diperkuat Presiden Prabowo,” tutup Romadhon.
Dengan demikian, transparansi melalui medium bioskop bukan sekadar tontonan, tetapi sebuah ajakan nyata bagi masyarakat untuk terlibat. Publik tidak hanya diajak untuk menilai, tetapi juga untuk ikut menjaga arah pembangunan agar tetap sesuai dengan kepentingan rakyat.
