“Pertamina perlu memastikan integrasi ini dilakukan dengan perencanaan matang dan komunikasi terbuka kepada publik, agar tidak menimbulkan spekulasi negatif maupun ketidakpastian di lapangan,” lanjut Romadhon.
Aspek ketenagakerjaan juga perlu perhatian serius. Efisiensi sering kali berujung pada restrukturisasi SDM; oleh karena itu perusahaan wajib menyiapkan skema re-skilling, redeployment, dan paket kompensasi yang adil untuk menghindari dampak sosial. Dialog intensif dengan serikat pekerja harus dijalankan agar proses berjalan adil dan berkelanjutan.
“Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja, justru harus membuka ruang peningkatan kapasitas dan peluang kerja baru di sektor energi,” ucap Romadhon Jasn.
Rekomendasi kunci adalah meminta Pertamina mempublikasikan business case ringkas, menjalankan due diligence independen, melibatkan KPPU untuk assessment persaingan, serta menyepakati mekanisme pengawasan pasca-integrasi oleh DPR. Jika semua syarat transparansi, audit, dan perlindungan pasar terpenuhi, konsolidasi ini berpotensi menjadi alat efisiensi yang memperkuat kedaulatan energi; tanpa itu, risikonya jauh lebih besar.
“Pengawasan publik menjadi kunci agar konsolidasi ini benar-benar menghadirkan manfaat, bukan justru masalah baru dalam tata kelola energi nasional,” pungkas Romadhon Jasn.
