Romadhon Jasn menambahkan, momentum gangguan ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan Telkom untuk membangun sistem diversifikasi jalur digital di wilayah timur. “Konektivitas bukan hanya soal bisnis, tapi hak warga atas akses informasi dan layanan publik yang setara,” tegasnya di akhir kalimat.
Selain masalah teknis, publik menyoroti akuntabilitas Telkom sebagai perusahaan pelat merah. Layanan digital yang vital bagi pendidikan, UMKM, dan layanan publik dianggap tidak boleh lagi rentan hanya karena satu jalur kabel. Tekanan agar Telkom membuka roadmap penguatan infrastruktur digital jangka panjang kian menguat.
Apresiasi atas upaya pemulihan yang sedang dilakukan Telkom, namun tetap mengingatkan agar kompensasi benar-benar dirasakan pelanggan. “Masyarakat berhak mendapat layanan terbaik sekaligus jaminan bahwa kerugian akibat gangguan ini tidak ditanggung sendiri,” pungkas Romadhon di akhir pernyataan.
Dengan gangguan berulang dan tekanan publik yang semakin besar, Telkom kini berada di persimpangan penting: antara memperkuat tata kelola dan infrastruktur digital secara serius, atau kehilangan kepercayaan masyarakat di tengah transformasi digital nasional.
