JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin gencar mempercepat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di kawasan Indonesia Timur, terutama Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini diharapkan bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan mengubah wajah ekonomi pesisir menjadi lebih produktif.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana, menegaskan bahwa bantuan hadir dalam bentuk bantuan langsung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Dukungan itu meliputi pengembangan pelabuhan perikanan, sarana produksi di kampung nelayan, serta kapal dan alat tangkap untuk nelayan kecil. Kepemimpinan Plt Ridwan mempercepat implementasi program yang tepat sasaran.
Dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif, KKP juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan. Mekanisme ini memastikan pendapatan negara yang diperoleh dari sumber daya perikanan dikembalikan ke daerah untuk memperkuat basis ekonomi lokal dan menumbuhkan multiplier effect yang nyata.
Sejak 2020 hingga 2024, KKP mengucurkan anggaran signifikan untuk pembangunan di timur Indonesia: Rp70,9 miliar dari APBN, Rp415,13 miliar melalui DAK provinsi, dan Rp502,16 miliar melalui DAK kabupaten/kota. Total investasi ini memperlihatkan komitmen nyata pemerintah untuk menutup ketertinggalan dan memicu pertumbuhan ekonomi biru. Selain itu, program ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan akses pasar bagi produk perikanan.
Publik dan para nelayan menyambut positif kebijakan ini dan menilai langkah KKP memperkuat keadilan fiskal bagi wilayah timur. “DBH yang mengalir ke Maluku, NTT, dan Papua memperlihatkan negara hadir bagi nelayan. Ini lebih dari infrastruktur ini adalah pengakuan dan pembaharuan harapan bagi masyarakat pesisir,” ujar Direktur Gagas Nusantara Romadhon Jasn, Rabu (10/9) di Jakarta.
Komentar