Dalam temuan MAR, diduga kuat terdapat operator atau mafia proyek berinisial ID yang berperan sebagai orang dekat Bupati. ID disebut-sebut menjadi “pengatur” siapa saja yang akan menang lelang proyek di Buton Selatan.
“Ada informasi bahwa setiap perusahaan yang ingin menang proyek di Busel harus melalui ID. Kalau tidak, otomatis akan digugurkan. Artinya ada mafia lelang yang mengatur proyek-proyek daerah hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” imbuhnya.
Ramadhan menegaskan, praktik semacam ini jelas bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menekankan prinsip efisien, transparan, adil, dan akuntabel.
Dengan kondisi ini, MAR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan mendalam.
“Kami meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Buton Selatan, Adios, beserta inisial ID yang diduga mafia lelang proyek. Dugaan rekayasa ini bukan hal kecil, ini menyangkut uang rakyat. Jangan sampai proyek di Buton Selatan hanya menjadi bancakan segelintir elit politik dan pengusaha,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, MAR memastikan akan melaporkan secara resmi Bupati Buton Selatan, Kepala ULP, dan mafia proyek berinisial ID ke KPK pada Rabu (3/9/2025).
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, redaksi masih terus berupaya mengkonfirmasi pihak ULP Buton Selatan, namun belum ada jawaban.
Komentar