Nusantara Voice, Jakarta— Demonstrasi sopir truk di Patung Kuda kemaren (2/7/2025) disertai ultimatum langsung kepada Menhub AHY: jika tak ada pertemuan hingga Kamis pekan depan, mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar. Situasi ini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan cermin kebuntuan kebijakan Zero ODOL 2026 yang tak memiliki ruang dialog nyata.
Rekayasa lalu lintas yang dilakukan Korlantas Polri untuk mengurai kemacetan akibat aksi ini menimbulkan kerugian ekonomi jutaan rupiah per jam bagi sopir, pengusaha logistik, dan pelaku usaha di pusat kota. Gangguan distribusi barang pun memicu penundaan pasokan barang pokok dan bahan baku industri ringan.
JAN (Jaringan Aktivis Nusantara) menegaskan bahwa kebijakan tanpa dialog hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan. “Negara tak boleh tutup telinga. Aksi ultimatums ini adalah panggilan bagi kita semua untuk mendengar dan merancang solusi bersama,” kata Romadhon Jasn, Ketua JAN, Kamis (3/7) di Jakarta.
Pemerintah melalui Kemenhub dan Korlantas Porli masih mempertahankan kerangka penindakan tanpa menunda tenggat 2026. Mereka menilai penegakan ODOL sebagai keharusan menjaga umur jalan dan keselamatan publik, meski belum sejalan dengan kesiapan operasional pelaku logistik kecil.
Akumulasi kerugian sopir (biaya bahan bakar dan waktu terbuang) serta kerugian pengusaha (denda WIM, downtime armada) semakin menambah tekanan. Sebagian sopir melaporkan kehilangan omzet 30–50% hari ini, indikasi bahwa kebijakan yang kaku memukul kelompok paling rentan.
Komentar