Kabar terakhir, para sopir berencana menggalang solidaritas nasional dengan menggelar lokakarya demo serempak di beberapa provinsi jika ultimatum tidak diindahkan. Aksi lanjutan ini berpotensi mengganggu jalur ekspor di pelabuhan dan kawasan industri.
JAN menyerukan pembentukan Meja Bundar ODOL yang inklusif menghadirkan pemerintah, sopir, pengusaha, pemilik barang, DPR, dan masyarakat sipil. “Dialog sejajar adalah pondasi kebijakan berkeadilan; tanpa itu, setiap aturan hanya menjadi beban,” tegas Romadhon Jasn.
Kerugian sistemik dari kebuntuan ini tak hanya hitung-hitungan sopir, tetapi juga bertumpu pada perekonomian nasional: kelambanan distribusi bisa menambah inflasi logistik dan menurunkan daya saing industri ekspor.
Penegakan hukum yang timpang keras ke operator kecil, longgar ke pemilik modal besar mengikis kepercayaan publik. Tanpa distribusi beban yang adil, Zero ODOL akan kehilangan legitimasi moral, bahkan sebelum sepenuhnya diberlakukan.
Kebijakan ini hanya akan berhasil jika dibangun atas keberanian negara untuk mendengar, bukan sekadar ketegasan menindak. JAN siap menjadi mediator, memastikan suara sopir dan pengusaha kecil tersalurkan, serta merancang skema transisi yang manusiawi.
