Nusantara Voice, Hanoi,— Nguyen Van Cuong duduk di bangku taman, dikelilingi bunga mawar yang baru mekar, menyeruput teh hijaunya perlahan. “Saya menganggur, tapi bahagia,” katanya dengan senyum tipis. Baru sepekan lalu, pria 56 tahun itu masih menjabat sebagai pejabat senior Partai Komunis di provinsi Bac Giang, Vietnam utara.
Cuong adalah satu dari 80.000 pegawai negeri sipil Vietnam yang kehilangan pekerjaannya dalam gelombang perampingan birokrasi terbesar yang pernah terjadi di negara komunis itu. Sebuah langkah yang menurut pemerintah Hanoi diperlukan demi “efisiensi struktural” dan pertumbuhan ekonomi.
Namun bagi banyak orang, pemutusan hubungan kerja massal ini lebih terasa sebagai kehilangan daripada kemajuan.
“Sungguh pemborosan bagi negara untuk melepas orang seperti saya,” kata Cuong, yang menerima kompensasi sebesar $75.000 setelah mengakhiri karier 30 tahunnya. “Tapi saya memilih pergi. Sudah waktunya memangkas kerumitan dalam politik.”
Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk menghapuskan 100.000 posisi publik. Pemerintah menyatakan bahwa penggabungan wilayah administratif di berbagai provinsi dan kota akan mengurangi tumpang tindih struktural dan membuka ruang fiskal.
Nguyen Thi Thu, 50, seorang mantan sekretaris tingkat distrik, kini duduk termenung di rumahnya yang sederhana di utara An Giang. “Saya merasa kosong,” katanya pelan. “Bukan karena ingin berhenti dari pekerjaan. Tapi kantor saya dipindahkan lebih dari 70 kilometer dari rumah. Saya tidak punya pilihan selain mengundurkan diri.”
Thu merasa terlalu tua untuk beradaptasi dengan standar kerja baru yang menekankan performa tinggi dan mobilitas penuh. “Manajemen sekarang hanya melihat angka. Saya tak yakin bisa bersaing.”
Di luar kota, suasana politik sedang dirombak oleh pemimpin baru Partai Komunis, To Lam. Langkahnya mengingatkan pada gaya reformasi ultraliberal yang pernah ditempuh Donald Trump di Amerika Serikat dan Javier Milei di Argentina: memotong anggaran, memangkas birokrasi, dan menekankan efisiensi.
Komentar