Terlepas dari penyelidikan kriminal, Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan apakah akan mengesahkan pemakzulan oleh parlemen dan secara permanen mencopotnya dari jabatan atau mengembalikan kekuasaan presidennya.
“Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah di Seoul dan menghargai semua upayanya serta warganya untuk bertindak sesuai dengan Konstitusi,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara utama pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, dalam konferensi pers harian menyatakan bahwa Tokyo mengikuti perkembangan di Korea Selatan “dengan minat yang serius dan khusus.
Upaya penangkapan terbaru yang dimulai sebelum fajar menarik perhatian bangsa dengan ratusan ribu orang menyaksikan siaran langsung yang menunjukkan bus-bus polisi tiba di dekat kediaman presiden, melewati pendukung Yoon, dan berjalan menuju gerbang kompleks sambil membawa tangga dan pemotong kawat.
Ketika media lokal melaporkan bahwa penahanan Yoon sudah dekat, beberapa bentrokan kecil terjadi antara pengunjuk rasa pro-Yoon dan polisi di dekat kediamannya, menurut saksi mata Reuters di lokasi.
Kerumunan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar kantor CIO melambaikan bendera Korea Selatan dan Amerika serta membawa poster bertuliskan slogan “Stop the Steal,” mengacu pada klaim Yoon yang tidak berdasar tentang kecurangan pemilu salah satu alasan yang ia gunakan untuk membenarkan deklarasi darurat militernya yang singkat.
Beberapa pendukung Yoon membandingkan nasibnya dengan Presiden AS terpilih Donald Trump, yang juga mengklaim kecurangan pemilu berkontribusi pada kekalahannya pada 2020 tetapi berhasil bangkit kembali secara politik.
“Sangat menyedihkan melihat negara kita hancur,” kata Kim Woosub, pensiunan berusia 70 tahun yang memprotes penangkapan Yoon di luar kediamannya pada Rabu.
“Saya masih memiliki harapan besar bahwa Trump akan mendukung presiden kami. Kecurangan pemilu adalah sesuatu yang mereka miliki bersama, tetapi juga AS membutuhkan Korea Selatan untuk melawan China,” tambahnya.
Meskipun survei menunjukkan mayoritas rakyat Korea Selatan tidak setuju dengan deklarasi darurat militer Yoon dan mendukung pemakzulannya, kebuntuan politik ini telah memberikan dorongan kepada para pendukungnya, dan partainya, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), mengalami kebangkitan dalam beberapa minggu terakhir.
Dukungan untuk PPP mencapai 40,8% dalam jajak pendapat Realmeter terbaru yang dirilis pada Senin, sementara dukungan untuk partai oposisi utama, Partai Demokrat, berada di angka 42,2%, dalam margin kesalahan, dan turun dari selisih 10,8% pada pekan sebelumnya, menurut jajak pendapat tersebut.
Komentar