Nusantara Voice, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor Inflasi) yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin, 7 Juli 2025.
Rakor rutin yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Hadir dalam rapat sejumlah tokoh penting nasional, seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III KSP Edy Priyono, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.
Dari jajaran Pemprov Sultra, turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ari Sismanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas ESDM, perwakilan Bank Indonesia, BPS Sultra, Inspektorat, dan berbagai instansi teknis lainnya.
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pusat dan daerah untuk menstabilkan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut posisi Indonesia yang masih berada di peringkat ke-45 secara global dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bukti tantangan besar di sektor ekonomi nasional.
“Kalau ekonomi daerah tumbuh, maka pendapatan meningkat, angka kemiskinan menurun, dan layanan publik akan membaik,” kata Tito.
Ia menggarisbawahi tiga fokus utama daerah, yakni menjaga ketersediaan dan harga pangan melalui TPID, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta mendukung pembangunan tiga juta rumah secara nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, dalam sesi berikutnya menyampaikan strategi percepatan ekonomi nasional dan regional dengan target pertumbuhan 8 persen. Ia memaparkan sembilan langkah konkret percepatan, mulai dari pengendalian harga bahan pokok hingga percepatan investasi dan realisasi APBD.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar, mengingatkan bahwa ekonomi nasional adalah agregasi dari kinerja daerah. “Data akurat sangat penting. Pemerintah daerah wajib aktif dalam orkestrasi kebijakan ekonomi,” ujarnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Ari Sismanto, dalam keterangannya usai Rakor, menegaskan bahwa inflasi Sultra masih dalam batas aman, namun perlu kewaspadaan ekstra. Data BPS menunjukkan tingkat inflasi Sultra per Juni 2025 sebesar 0,7% (bulan ke bulan), 2,52% (tahun ke tahun), dan 2,74% (sepanjang tahun).
Namun, Ari mengingatkan bahwa empat daerah IHK di Sultra – Konawe, Kolaka, Baubau, dan Kendari – mengalami inflasi tahunan yang mengarah ke batas atas. Konawe bahkan mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,88%.
“Ini alarm bagi kita semua. Perlu intervensi cepat dan taktis di lapangan,” ujarnya.
Sebagai respons cepat, TPID Sultra telah menyiapkan enam langkah strategis, yaitu:
1. Operasi pasar murah di titik-titik rawan,
Komentar