Terkait dengan temuan BPK RI dan proses penyelesaian ganti rugi, Pemprov menegaskan bahwa proses tersebut tengah berjalan dan akan diselesaikan sesuai tenggat waktu serta aturan yang berlaku.
Gubernur Sultra menyampaikan bahwa APBD Perubahan 2025 akan diarahkan untuk mendukung program nasional Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita, yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan.
“Namun semua itu hanya akan efektif jika dibarengi dengan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dan penggunaan anggaran yang efisien,” jelasnya. Pemprov pun berkomitmen untuk mengedepankan prinsip transparansi dan kehati-hatian, khususnya dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah yang menjadi andalan pendapatan asli daerah.
Rapat paripurna ini menegaskan semangat kebersamaan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan efektif dan membawa dampak langsung bagi rakyat Sulawesi Tenggara.
Gubernur menutup penyampaiannya dengan ajakan untuk terus memperkuat kolaborasi dan komunikasi antarlembaga. “Hanya dengan sinergi yang kuat, kita bisa menjadikan APBD sebagai alat yang benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat dan kemajuan daerah,” pungkasnya.
Komentar