NUSANTARA VOICE, JAKARTA— Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, merespons pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, yang menyarankan pembubaran Pertamina jika tidak mampu menghadirkan BBM murah dan berkualitas. Romadhon menilai pernyataan tersebut cenderung tidak konstruktif dan memperlihatkan inkonsistensi partai dalam mengkritik kebijakan negara.
“Pernyataan ini seolah menunjukkan bahwa PDIP mengalami ‘post power syndrome’. Saat menjadi bagian pemerintahan selama dua periode, mereka cenderung adem meskipun menghadapi kritik terkait kinerja BUMN. Kini, setelah berada di luar kekuasaan, kritik mereka seperti diarahkan untuk mencari perhatian publik,” ujar Romadhon, Rahu (10/12/2024).
Pertamina dan Kontribusinya bagi Negara
Sebagai perusahaan negara, Pertamina memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, Pertamina mencatat laba bersih sebesar Rp56,6 triliun, naik 62 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, Pertamina juga menjalankan berbagai program penugasan negara, termasuk distribusi BBM satu harga di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang mencakup lebih dari 1.300 titik.
Romadhon menegaskan, meskipun ada tantangan, Pertamina tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan energi nasional.
“Kita perlu mendukung Pertamina untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan, bukan malah menyarankan pembubaran. Kritik harus membangun, bukan sekadar untuk pansos (panjat sosial),” tambahnya.
Respons terhadap Harga BBM
Mufti Anam sebelumnya menyoroti harga BBM yang dinilai mahal dan kualitas yang kurang memadai. Namun, Romadhon mengingatkan bahwa kebijakan harga BBM tidak sepenuhnya berada di tangan Pertamina, melainkan juga melibatkan pemerintah, termasuk DPR, yang memiliki peran dalam menentukan formula subsidi dan pajak energi.
“Harga BBM bukan hanya soal Pertamina, tapi juga regulasi dan kebijakan subsidi pemerintah. Anggota DPR seharusnya memahami ini dan memberikan solusi konkret, bukan sekadar kritik tanpa arah,” ujar Romadhon.
Dukungan Publik terhadap Pertamina
Romadhon juga menekankan bahwa Pertamina masih memiliki dukungan kuat dari masyarakat. Sebuah survei yang dilakukan pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa 72 persen responden mengapresiasi program BBM satu harga dan berbagai inisiatif Pertamina lainnya. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih percaya pada peran strategis Pertamina dalam mendukung kebutuhan energi nasional.
“Rakyat kita sudah cerdas. Mereka bisa melihat bagaimana Pertamina menjalankan tugasnya di tengah tekanan global seperti fluktuasi harga minyak dunia,” kata Romadhon.
Panggilan untuk Sikap Dewasa
Romadhon mengimbau para politisi untuk bersikap dewasa dalam mengkritik kebijakan negara, termasuk kinerja BUMN seperti Pertamina. Ia juga mengingatkan bahwa politik berbasis kritik destruktif hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kita butuh anggota DPR yang berperan sebagai mitra strategis, bukan sekadar melempar kritik. Jika ada yang perlu diperbaiki, mari kita lakukan bersama, bukan dengan menyarankan pembubaran BUMN yang menjadi andalan negara,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi seruan agar semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat, dapat mendukung langkah-langkah strategis Pertamina dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.
Komentar