“Bagaimana rakyat bisa ikut dalam ekosistem digital kalau sinyal internet saja masih menjadi barang mewah? Ini bukan inklusi, ini pemaksaan,” tambah Akril.
Empat Tuntutan FORMASI Keuangan kepada DPR
Melalui siaran pers tersebut, FORMASI Keuangan menyampaikan empat tuntutan utama kepada Komisi XI DPR RI dalam proses pemilihan Deputi Gubernur BI, yakni:
1. Memastikan calon memiliki komitmen kuat untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM dan sektor informal.
2. Mendorong keberanian meninjau ulang kebijakan suku bunga agar tidak terus-menerus menjadi beban rakyat.
3. Menuntut kepekaan terhadap ketimpangan akses sistem pembayaran digital, serta keberpihakan pada ekonomi desa.
4. Memilih sosok dengan visi reformasi BI menjadi bank sentral yang adil secara sosial, bukan sekadar stabil secara angka.“Kami tidak butuh Deputi Gubernur BI yang hanya menjaga kepentingan elite. Kami butuh pemimpin yang berpihak pada rakyat, berani melawan arus kebijakan lama, dan benar-benar mewujudkan keadilan ekonomi,” pungkas Akril.
Proses seleksi Deputi Gubernur BI sendiri masih berlangsung di Komisi XI DPR RI, dan dijadwalkan rampung dalam waktu dekat. FORMASI Keuangan mengajak publik untuk ikut mengawasi proses ini demi memastikan BI benar-benar menjadi milik rakyat, bukan alat stabilisasi bagi kepentingan segelintir elite.
Komentar