Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025, Ketua DPR Puan Maharani telah menunjuk Komisi I DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon dubes. Puan menyatakan bahwa proses pembahasan ini akan berlangsung tertutup, sesuai Pasal 231 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Uji kelayakan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Sabtu dan Ahad, 5–6 Juli 2025, di ruang rapat Komisi I DPR.
Saat ini, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 12 pos duta besar RI yang masih kosong. Lima di antaranya merupakan kekosongan lama, termasuk untuk negara-negara strategis seperti Amerika Serikat, Korea Utara, Libya, Myanmar, dan Afghanistan. Libya tercatat sebagai pos terlama yang belum diisi sejak 2017, sementara kursi dubes RI di Washington D.C. telah kosong sejak 2023.
Selain itu, beberapa pos dubes yang sedang memasuki masa transisi antara lain adalah untuk kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta negara-negara seperti Polandia, Jerman, Meksiko, Azerbaijan, dan Jepang.
Ketua DPR Puan Maharani menekankan bahwa nama-nama yang diajukan pemerintah adalah figur-figur pilihan yang diharapkan mampu menjalankan peran diplomatik secara maksimal di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. “Kami berharap mereka dapat mewakili Indonesia dengan baik dan memahami situasi internasional yang terus berubah,” ujar Puan.
