KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM – Polemik yang menyeret manajemen Bank Sultra mendapat perhatian Founder Visioner Indonesia 45, Akril Abdillah. Ia mengingatkan agar berbagai tudingan, mulai dari dugaan nepotisme hingga persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan, tidak disikapi secara terburu-buru tanpa didukung bukti yang jelas.
Akril menilai, desakan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara agar Direktur Utama Bank Sultra dievaluasi bahkan dicopot merupakan tuntutan yang perlu disertai dasar dan argumentasi kuat.
Menurutnya, kritik terhadap sebuah lembaga maupun pejabat publik merupakan hal yang wajar. Namun, kritik tersebut harus dibangun di atas fakta, bukan sekadar dugaan atau opini yang belum teruji kebenarannya.
“Kami menghormati hak KSBSI menyampaikan aspirasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Tetapi, ketika sudah berbicara soal pencopotan seorang direktur utama, tentu harus ada dasar yang kuat. Jangan sampai dugaan yang belum terbukti justru berkembang menjadi penghakiman di ruang publik,” kata Akril.
Ia mengatakan, tudingan mengenai dugaan nepotisme dalam pengangkatan sejumlah pejabat Bank Sultra juga perlu dilihat secara utuh. Hubungan keluarga maupun kedekatan personal, menurutnya, tidak bisa serta-merta dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Hal yang harus dibuka kepada publik adalah bagaimana proses pengangkatan tersebut dilakukan, apakah memenuhi persyaratan, memiliki kualifikasi yang sesuai, serta mengikuti ketentuan dan mekanisme perusahaan.
“Kalau memang ada indikasi nepotisme, silakan ditelusuri dan dibuktikan. Jangan hanya membangun kesimpulan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan seseorang dengan pejabat tertentu. Semua harus diuji berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Menyangkut PHK terhadap delapan pekerja Bank Sultra, Akril menegaskan bahwa hak-hak karyawan tetap harus menjadi perhatian. Namun, ia mengingatkan agar persoalan hubungan industrial tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari harus menjadi ruang untuk mencari penyelesaian. Baik pihak pekerja maupun manajemen perusahaan harus diberikan kesempatan menyampaikan bukti dan penjelasan masing-masing.
Akril juga meminta manajemen Bank Sultra terbuka mengenai alasan PHK, termasuk dasar pemberian sanksi dan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak.
“Kalau memang ada hak pekerja yang belum dipenuhi, perusahaan harus menyelesaikannya sesuai aturan. Tetapi, kita juga tidak boleh langsung menyimpulkan perusahaan bersalah sebelum persoalannya diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai satu pihak terus disudutkan tanpa memberikan ruang bagi pihak lainnya untuk menjelaskan,” tegasnya.










Komentar