JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (KAMASTA) menyatakan sikap tegas terhadap dugaan persoalan keselamatan kerja di lingkungan operasional PT KDI yang dilaporkan mengakibatkan korban jiwa. Tidak hanya menyiapkan langkah hukum, KAMASTA juga memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 20 November 2026.
Ketua Bidang Advokasi KAMASTA, Ramadhan, mengatakan pihaknya akan melaporkan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT KDI kepada Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk meminta aparat penegak hukum mengusut kemungkinan adanya kelalaian dalam penerapan keselamatan pertambangan.
Menurut Ramadhan, kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa tidak boleh hanya dilihat sebagai peristiwa teknis di lapangan. Aspek pengawasan, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta tanggung jawab pejabat teknis perusahaan harus menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
“Kami akan membawa persoalan ini ke Dirtipidter Bareskrim Polri. Kami meminta KTT PT KDI diperiksa dan seluruh tanggung jawab teknisnya ditelusuri. Jangan sampai ketika terjadi kecelakaan, pemeriksaan hanya menyasar pekerja di lapangan, sementara pihak yang memiliki kewenangan pengawasan justru tidak diperiksa secara mendalam,” tegas Ramadhan.
Ia juga meminta aparat mendalami informasi mengenai keberadaan KTT di lokasi saat kecelakaan terjadi, termasuk dugaan bahwa insiden berlangsung di luar jam kerja atau setelah aktivitas pekerjaan selesai.
Ramadhan menilai, sejumlah aspek harus diklarifikasi, mulai dari kronologi kejadian, status operasional tambang, instruksi kerja, penerapan standar keselamatan, hingga sistem pengawasan yang berlaku saat peristiwa tersebut terjadi.
“Kami tidak ingin membangun tuduhan berdasarkan asumsi. Tetapi seluruh informasi yang berkaitan dengan kecelakaan ini harus diuji. Apakah aktivitas pekerjaan sudah dihentikan? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan? Bagaimana prosedur keselamatan diterapkan? Semua harus dibuka secara transparan,” ujarnya.
KAMASTA menegaskan bahwa pelaporan yang akan ditempuh bukan bentuk penghakiman terhadap individu tertentu. Namun, apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti pelanggaran atau kelalaian yang memenuhi unsur hukum, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Jumat, 20 November, KAMASTA Turun Aksi di Sejumlah Instansi
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, KAMASTA menjadwalkan aksi demonstrasi pada Jumat, 20 November 2026. Aksi ini akan diarahkan kepada sejumlah instansi yang dinilai memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, pengawasan pertambangan, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan sosial pekerja.










Komentar